TIM KANWIL KEMENKUMHAM NTT MELAKSANAKAN PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN SATUAN KERJA YANG DIUSULKAN WBK/WBBM DI KANTOR IMIGRASI MAUMERE

Pada Hari ini Senin 27/07/2020, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere kedatangan Tim Pendampingan Satuan Kerja yang diusulkan WBK/WBBM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, yang dipimpin langsung oleh Ibu Mariana R. Manuhutu selaku Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham NTT. Kedatangan rombongan Tim Pendampingan disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Muhammad Wahyuni.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere ini, berlangsung dengan menghadirkan seluruh pejabat dan para operator SPIP dari Imigrasi Maumere dan Rutan Maumere. Kegiatan dibuka oleh Kakanim Maumere Muhammad Wahyuni, dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kabag Program dan Humas Mariana R. Manuhutu, mengenai penyusunan mitigasi resiko dan maturitas SPIP.

Penyusunan mitigasi resiko dan maturitas SPIP, dalam rangka pemenuhan data dukung Tarja dan B09, serta harus memenuhi dokumentasi SPIP serta bisa menyediakan secara mudah dan konsisten kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok dan memastikan adanya pembelajaran yang efektif dari pengalaman dalam menerapkan SPIP, sehingga dapat memperbarui dan memprosesnya lebih baik lagi serta melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP secara berkala.

Pada akhir kegiatan, Mariana berharap Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dan Rutan Kelas IIB Maumere dapat lebih mengerti dan memahami apa itu SPIP, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik khususnya dalam tatakelola administrasi dan pemerintahan di masing-masing satuan kerja.

 

sumber : ntt.kemenkumham.go.id

Sosialisasi Ijin Tinggal WNA Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, menggelar sosialisasi ijin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Sikka, Jumat (24/7/2020).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Pelita Maumere ini, dihadiri oleh sejumlah pihak, terutama biarawan dan biarawati di Keuskupan Maumere.

Sosialisasi itu bertujuan memberikan informasi terbaru terkait dengan keimigrasian, khususnya bagi warga negara asing (WNA) yang ada di Kabupaten Sikka, terkait dengan kemudahan pengurusan ijin yang diberikan oleh negara kepada para WNA.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Muhammad Wahyuni yang berhasil dikonfirmasi usai kegiatan tersebut menjelaskan, dalam masa new normal atau adaptasi kehidupan baru di tengah masa pandemi covid 19 ini, warga negara asing (WNA) diberikan kemudahan.

“Sejak masa pandemi covid 19 ini, terus terang bahwa layanan keimigrasian menjadi terhambat. Namun dengan kondisi tersebut, kita memberikan ijin kepada mereka yang selama ini menggunakan visa untuk ijin tinggal dalam keadaan darurat,” jelasnya.

Dia menambahkan, terkait dengan pemegang Ijin Tinggal Kunjungan, Ijin Tinggal Terbatas, Ijin Tinggal Tetap, Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kedatangan yang masih berlaku sudah bisa diperpanjang dalam jangka waktu 30 hari ke depan.

“Nantinya setelah dilakukan perpanjangan maka ijin tinggal yang bersangkutan akan dikembalikan seperti semula. Oleh sebab itu dalam jangka waktu 30 hari harus sudah diperpanjang,” tegasnya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, menggelar sosialisasi ijin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Sikka, Jumat (24/7/2020).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Pelita Maumere ini, dihadiri oleh sejumlah pihak, terutama biarawan dan biarawati di Keuskupan Maumere.

Sosialisasi itu bertujuan memberikan informasi terbaru terkait dengan keimigrasian, khususnya bagi warga negara asing (WNA) yang ada di Kabupaten Sikka, terkait dengan kemudahan pengurusan ijin yang diberikan oleh negara kepada para WNA.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Muhammad Wahyuni yang berhasil dikonfirmasi usai kegiatan tersebut menjelaskan, dalam masa new normal atau adaptasi kehidupan baru di tengah masa pandemi covid 19 ini, warga negara asing (WNA) diberikan kemudahan.

“Sejak masa pandemi covid 19 ini, terus terang bahwa layanan keimigrasian menjadi terhambat. Namun dengan kondisi tersebut, kita memberikan ijin kepada mereka yang selama ini menggunakan visa untuk ijin tinggal dalam keadaan darurat,” jelasnya.

Dia menambahkan, terkait dengan pemegang Ijin Tinggal Kunjungan, Ijin Tinggal Terbatas, Ijin Tinggal Tetap, Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kedatangan yang masih berlaku sudah bisa diperpanjang dalam jangka waktu 30 hari ke depan.

“Nantinya setelah dilakukan perpanjangan maka ijin tinggal yang bersangkutan akan dikembalikan seperti semula. Oleh sebab itu dalam jangka waktu 30 hari harus sudah diperpanjang,” tegasnya.

Dia menambahkan, saat ini para WNA juga diberikan kemudahan dengan mengurusnya secara online.

“Terus terang, banyak WNA yang ada di sini yang galau dengan kondisi pandemi covid 19 ini dan keberadaan mereka. Untuk itu, kita sangat berharap, dengan sosialisasi ini bisa menjembatani permasalahan yang dihadapi oleh para WNA yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Sikka,” ujarnya lagi.

Dia pun mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, akan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada mereka, termasuk konsultasi bagi yang ingin mengurus perpanjangan visa mereka di Kabupaten Sikka.

Dia menambahkan, saat ini para WNA juga diberikan kemudahan dengan mengurusnya secara online.

“Terus terang, banyak WNA yang ada di sini yang galau dengan kondisi pandemi covid 19 ini dan keberadaan mereka. Untuk itu, kita sangat berharap, dengan sosialisasi ini bisa menjembatani permasalahan yang dihadapi oleh para WNA yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Sikka,” ujarnya lagi.

Dia pun mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, akan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada mereka, termasuk konsultasi bagi yang ingin mengurus perpanjangan visa mereka di Kabupaten Sikka.

sumber : maumerenews.com

Kantor Imigrasi Agam, Jemput Bola Layanan Paspor ke Pagaruyuang

Untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam mengelar layanan Paspor Simpatik di Istana Pagaruyuang, Batu Sangkar, Sabtu (11/1).

Layanan Simpatik itu merupakan salah satu bentuk layanan jemput bola yang dilakukan Kantor Imigrasi untuk memudahkan masyarakat mengurus Paspor, masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi Non TPI Agam.

Kepala Kantor Imigrasi Non TPI Agam Dani Cahyadi mengatakan, layanan Simpatik itu, selain memudahkan masyarakat untuk mengurus Paspor juga sebagai bentuk ?edekatan Kantor Imigrasi dengan masyarakat.

“Kita buka layanan Paspor di tempat objek wisata yang  kita beri nama LAPAW (Layanan Paspor di Objek Wisata). Kehadiran kita di objek wisata tersebut nantinya, juga akan mengangkat nama objek wisata milik Pemda,” kata Dani didampingi Kasi Wasdakim Deny Haryadi.

Kantor Imigrasi Cirebon Beri Pelayanan Senja Hari

Untuk meningkatkan pelayanan, dalam waktu dekat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon akan memberikan pelayanan senja hari kepada masyarakat di salah satu mall yang ada di Kota Cirebon.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, M. Tito Andrianto, usai mengikuti kegiatan Fun Bike di halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Jl Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (18/1/2020).

“Di Mall itu nantinya akan ada pelayanan imigrasi hingga pukul 20.00 WIB, dan tahap awal dilakukan dua kali dalam tiap minggunya,” kata Tito.

Selain itu, ujar Tito, dalam rangka HBI ke-70, pihaknya juga melaksanaan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial, kegiatan layanan paspor simpati.

Sehari sebelumnya, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon melakukan bakti sosial ke Panti Tunanetra di Bakti Beringin, melaksanakan bersih-bersih salah satu masjid di daerah Kedawung.

“Kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kami. Selain itu juga untuk terus menjalin sinergitas dengan semua pihak,” ucap Tito.

Sementara itu, Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Dodi Heru Tjondro mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon salah satu contoh roll model di Jawa Barat yang sudah mendapatkan WBK dan WBBM wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih pelayanan.

“Target ke depan pihak Imigrasi akan selalu meningkatkan pelayanan, bukan hanya saat Hari Bhakti Imigrasi saja, namun terus dilakukan setiap harinya,” ujar Dodi.

Untuk diketahui, kegiatan Fun Bike Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-70 dihadiri ratusan peserta, baik dari jajaran Muspida Kota dan Kabupaten Cirebon juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Imigrasi Nunukan Deportasi 42 WNA Pada 2019, Nih Perinciannya

Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) mendeportasi 42 warga negara asing (WNA) pada tahun 2019, baik tanpa memiliki dokumen keimigrasian maupun mantan narapidana.

Data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan melalui Kepala Seksi TIK KIM, Lukie Reza Kusumah, di Nunukan, Jumat, disebutkan WNA yang dideportasi sepanjang 2019 sebagian besar WN Malaysia dan dua orang WN Tiongkok.

Sebanyak 42 WNA yang dideportasi tersebut terdiri dari 26 laki-laki dan 16 perempuan masing-masing pada Februari (2), Maret (2), April (4), Mei (1), Juni (3), Juli (4), Agustus (1), September (8), Oktober (3), Nopember (5), dan Desember (9).

“WNA yang dideportasi selama 2019 ini masing-masing 40 orang WN Malaysia dan 2 warga China,” ujar Lukie seperti dilansir Antara, Jumat (24/1) malam.

Sebagian besar dideportasi karena pelanggaran keimigrasian berada di wilayah NKRI tanpa menggunakan paspor yang resmi.

Sebelum dideportasi ke negara masing-masing, WNA tersebut diamankan di Rumah Detensi Kantor Imigrasi Nunukan dengan jangkau waktu yang tidak tertentu hingga mendapatkan surat perjalanan ke negaranya dari kantor perwakilannya di Indonesia.

Mengenai mantan narapidana yang dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan berasal dari lembaga pemasyarakatan setempat yang telah dinyatakan bebas dari hukumannya.

Informasi yang diperoleh dari Lapas Kelas IIB Nunukan, WNA asal Malaysia yang bebas tersangkut kasus narkoba.

Imigrasi Kelas I Pontianak akan Buka Unit Layanan Paspor di Mempawah

Berdasarkan data statistik capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak jumlah pembuatan paspor pada tahun 2019 per Desember mencapai 46282.

Jumlah paspor tersebut meningkat dari dua tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 hanya 46.282 sedangkan di 2017 berjumlah 41.020.

Jadi setiap tahun ada peningkatan dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak meliputi 4 Wilayah yakni Pontianak, Kubu Raya, Mempawah dan Landak.

Melalui Humas Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Thomas Jefferson mengatakan rencana kedepan akan dibuka Unit Layanan Paspor (ULP) atau Unit Kerja Kantor (UKK) yang merupakan cabang Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak di Memawah.

“Kabupaten Mempawah merupakah satu diantara wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Pontianak,” ujarnya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Selasa (21/1/2020).

Ia mengatakan sejauh ini sudah mendapatkan respon positif dari kepala daerah dan Pemda setempat.

“Semoga agenda ini dapat berjalan lancar dan baik dan juga mendapat dukungan dari masyakarat setempat,” ujarnya.

Adapun saat ini yang sedang disiapkan terkait lahan yakni masih dalam tahap penjajakan semuanya.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak meliputi 4 Wilayah yakni Pontianak, Kubu Raya, Mempawah dan Landak.

Melalui Humas Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Thomas Jefferson mengatakan rencana kedepan akan dibuka Unit Layanan Paspor (ULP) atau Unit Kerja Kantor (UKK) yang merupakan cabang Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak di Memawah.

“Kabupaten Mempawah merupakah satu diantara wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Pontianak,” ujarnya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Selasa (21/1/2020).

Ia mengatakan sejauh ini sudah mendapatkan respon positif dari kepala daerah dan Pemda setempat.

“Semoga agenda ini dapat berjalan lancar dan baik dan juga mendapat dukungan dari masyakarat setempat,” ujarnya.

Adapun saat ini yang sedang disiapkan terkait lahan yakni masih dalam tahap penjajakan semuanya.

Karena sudah dilindungi khususnya petugas yang dilindungi oleh peraturan.

Jadi apabila ada indikasi melakukan kerja non prosedural akan di interview lebih intensif dalam rangka pencegahan.

“Terkait rencana pembukaan ULP juga sudah mendapatkan dukungan yang baik dari Gubernur Kalbar. Waktu setelah pelantikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak , Tatang Suheryadin yang sudah langsung bertemu gubernur Kalbar. Gubernur Kabar mengatakan sangat mendukung rencana ini,” pungkasnya.

Ribuan Peserta Ikuti Gerak Jalan Santai Semarakkan HUT 70 Tahun Imigrasi

Ribuan peserta mengikuti gerak jalan santai dalam rangka menyambut hari jadi ke-70 tahun Ditjen Imigrasi, Kantor Imigrasi Klas I Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, di Alun-Alun Taman Merdeka pada Minggu (19/1/2020). Mengambil tema “Bersama Masyarakat Dalam Rangka Penyebaran Informasi Keimigrasian”, gerak jalan ini diselenggarakan sebagai wujud pendekatan diri Imigrasi kepada masyarakat.

“Dalam kegiatan ini kami juga berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pangkalpinang dalam upaya mendapatkan predikat WBBM ditahun ini,” tutur Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI Pangkal Pinang, Mas Arie Yuliansa Dwi Putra SH., MH dalam keterangannya, Minggu (19/1/2020).

Ditambahkannya, kegitan gerak jalan santai yang dihadiri oleh Kakanwil Anas dan Wali Kota Pangkal Pinang Maulana Aklil ini juga sebagai wujud sosialisasi Layanan Pengiriman Paspor Ke Rumah (Lemper) yang diperuntukan untuk difabel, manula, balita, orang sakit dan warga yang ada di Pangkal Pinang.

“Kami juga mensosialisasi layanan paspor 1 hari jadi dimana pengajuan mulai pukul 08.00 sampai jam 12.00 pembayaran paling lambat jam 13.00. Diharapkan kegiatan ini akan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan Kantor Imigrasi Klas 1 Pangkal Pinang,” tandasnya.

Kemenkumham: Pelayanan publik imigrasi mesti diutamakan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meminta agar seluruh pegawai memberikan pelayanan publik yang prima yang saat ini sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, salah satunya di kantor imigrasi.

Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting mengemukakan dalam memberikan pelayanan, sesuai paradigma pelayanan publik yang modern, yaitu harus mengubah dari paradigma yang bertumpu pada kekuasaan menjadi berorientasi untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.

“Inovasi tidak pernah berhenti kami lakukan. Pembangunan gedung baru ini diharapkan bisa memberikan layanan yang baik untuk masyarakat di Jawa Timur,” katanya saat peresmian Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri di Kediri, Jawa Timur, Kamis.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati yang juga hadir dalam acara itu juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kediri, Pemkab Ponorogo dan Pemkab Pamekasan yang telah memberikan dukungan, baik berupa hibah tanah, bangunan maupun anggaran untuk mensukseskan proyek tersebut. Dengan itu, proses pembangunan berjalan lancar dan selesai sesuai tenggat waktu yang diberikan.

“Proyek pembangunan ketiga gedung kantor tersebut sekaligus menjadi bukti adanya sinergi dan kolaborasi yang solid dengan pemerintah daerah setempat,” kata Susy.

Bupati Kediri Haryanti Sutrisno juga mengatakan keberadan kantor imigrasi sangat penting, mengingat kebutuhan masyarakat terkait layanan keimigrasian semakin meningkat. Selain itu, peran imigrasi diharapkan bisa mengawasi orang asing yang ada di daerahnya.

Haryanti juga berharap agar jajaran imigrasi terus berinovasi, terutama dengan adanya gedung baru.

“Dengan adanya gedung baru dapat memberikan pelayanan berkualitas, modern dan dapat dirasakan masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga kita bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Bupati.

Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting meresmikan tiga gedung baru yakni Kanim Kediri, Ponorogo dan Pamekasan.

Peresmian tersebut diselenggarakan bersamaan di gedung baru Kanim Kediri, Kabupaten Kediri.

Selain dihadiri Irjen Kemenkumham, kegiatan tersebut juga dihadiri Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Hadir juga para pimpinan tinggi pratama dan madya Kemenkumham di pusat dan wilayah serta forkopimda setempat.

Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri dan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Ponorogo yang merupakan proyek prioritas nasional TA 2019. Sedangkan renovasi secara signifikan juga dilakukan pada gedung Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pamekasan.