Wabup Agus Boli Kukuhkan Tim Pengawas Orang Asing Tingkat Kecamatan di Flotim

Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli secara resmi mengukuhkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Kecamatan di Hotel Sunrise, Larantuka, Kamis (22/10/2020). Menurutnya, tugas Timpora tidak saja mengawasi orang asing tapi juga membantu informasi tentang dokumen imigrasi bagi warga yang ingin keluar negeri. “Saya minta Timpora tugas tambahannya itu. Kalau sekedar awasi orang asing ya orang asing terbatas. Mengawasi orang kami yang mau bepergian di Malaysia,” ujarnya. Dia harap para anggota Timpora bisa bekerja sungguh-sungguh sesuai tugas pokok yang diberikan. Read more

Misionaris di Keuskupan Agung Ende ikut Sosialisasi Izin Tinggal Keimigrasian

Pihak Imigrasi Kelas II TPI Maumere memberikan sosialisasi tentang layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru kepada para misionaris yang berkarya di Keuskupan Agung Ende.

Sosialisasi tersebut berlangsung di Kota Ende, Jumat (9/10/2020). Hadir sebagai peserta, 16 misionaris didampingi Romo Romo Yohanes Stefanus Lando Pr, selaku Delegatus Uskup untuk Aset Tanah dan Bangunan Tinggal di Kompleks Misi Ndona.

Sementara itu yang memberikan materi, Muhammad Wahyuni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dan Marselinus MA Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para missionaris karena di masa pandemi ini sering terjadi perubahan aturan yang diterbitkan direktorat jenderal imigrasi melalui surat edaran.

Muhammad Wahyuni menjelaskan, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah, surat edaran direktur jenderal imigran nomor : IMI.GR.01.01.1102 tahun 2020, tentang LAYANAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM TATANAN KENORMALAN BARU.

“Secara garis besar dapat saya sampaikan bahwa, surat edaran tersebut menjelaskan tentang kewajiban yang harus di patuhi bagi orang asing pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, viza kunjungan saat kedatangan dan bebas visa kunjungan, yang masih berada di wilayah Indonesia dan yang sedang berada di kuar negeri, ” ungkapnya.

Berdasarkan surat edaran tersebut, kata Muhammad, ada beberapa point yang di dapat di garis bawahi, antara lain,

1. Layanan keimigrasian untuk WNA dapat di peroleh di seluruh kantor.

2. Emergency stay permit / izin tinggal.keadaan terpaksa (IKTK) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

3. Semua WNA yang sedang berada di wilayah Indonesia diharapkan mengurus izin tinggalnya sesuai dengan ketentuan yang betlaku dalam tatanan kenormalan baru.

4. Semua WNA yang berada di luar negeri yang hendak kembali ke Indonesia, namun akibat pandemi izin tinggalnya sudah berakhir, diharapkan mengurus izin tinggalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tatanan kenormalan baru.

5. Bagi WNA yang tidak menaati ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian (TAK).

“Selnjutnya untuk diketahui, bahwa bagi WNA yang telah melakukan perpanjangan ITK dalam tatanan kenormalan baru pada wilayah kerja kantor imigrasi kelas II TPI maumere adalah sebanyak 72 orang, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih sudah menaati ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Romo Yohanes Stefanus Lando kepada POS-KUPANG.COM, mengatakan Keuskupan Agung Ende berterima kasih kepada Kantor Imigrasi Maumere yang berkenan sosialisasi tersebut.

Dia katakan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut setiap peserta tetap menaati protokol kesehatan. “Kita tetap taat protokol kesehatan, jumlah orang terbatas waktu juga dibatasi,”

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com

Warga Asing Punya Kontribusi Bangun Kabupaten Sikka

Warga negara asing berdomisili di Kabupaten Sikka,Pulau Flores memiliki kontribusi yang besar membangun masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kerohanian. Selama keberadaanya, warga negara asing belum menunjukkan gangguan teknis dan non teknis.

Sekretaris Badan Kesbangpol Sikka, Fery Edmundates, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Muhammad Wahyuni , mengemukan itu dalam rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Sikka, Kamis (24/9/2020) di Hotel Pelita Maumere.

Wahyuni membeberkan, saat ini terdapat 80 orang asing di Sikka, diantaranya 50 orang memiliki status izin tinggal, izin tinggal terbatas 17 orang dan izin tinggal tetap sejumlah 13 orang.

Ferry Edmundates, mengatakan kehadiran orang asing ke Sikka memberi kontribusi positif bagi kemajuan daerah. Ia menyebut peran NGO (LSM) asing, biarawan/biarawati asing dari berbagai ordo.

Sebenarnya, kata Ferry, masih banyak minat orang asing yang hendak ke Maumere. Namun karena pandemi virus corona, mereka menunda rencana kedatangan ke Maumere.

“Aktivitas mereka disampaikan secara rutin ke Imigrasi dan Badan Kesbangpol Sikka.Kontribusi mereka cukup besar selama ini,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, Timpora Sikka perlu selalu melakukan koordinasi dalam pengawasan orang asing. Pertemuan bulan Juni 2020 di Maumere sudah disepakati membuat grup chat (WhatsApp) sehingga memudahkan koordinasi sesama anggota Timpora.

Rakor Timpora berlangsung sehari melibatkan para camat, Polsek, Danramil dan unsur pemerintah yang lainya dihadiri juga pelaksana harian Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT, Rachmat Hamid, akan merumuskan kembali . (laporan wartawan pos-kupang.com, aris ninu).

Warga Asing Punya Kontribusi Bangun Kabupaten Sikka
Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Warga Asing Punya Kontribusi Bangun Kabupaten Sikka,

Read more

Di Tengah Pandemi Covid 19, Timpora Maumere Solid Bangun Sinergitas Awasi Orang Asing

MAUMERE, MN- Seluruh stakeholder pengawasan orang asing di Kabupaten Sikka, sepakat untuk terus membangun sinergitas dan solid dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah ini.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Sikka, yang berlangsung di Hotel Pelita Maumere, Kamis (24/9/2020).

Kepala Imigrasi Kela II TPI Maumere, Muhammad Wahyuni, dalam pernyataannya mengatakan, koordinasi harus terus dilakukan oleh masing-masing tim dalam upaya pengawasan orang asing di Kabupaten Sikka di tengah pandemi covid 19 saat ini.

Dikatakan, untuk saat ini berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat 80 orang asing yang ada di Kabupaten Sikka.

Dirinya juga sangat berharap agar dengan rapat koordinasi ini, ada output yang dihasilkan, yakni terwujudnya sinergitas dan bisa saling berkoordinasi.

“Koordinasi antar lembaga ini juga diharapkan bisa saling memberikan masukan dalam upaya pengawasan orang asing di masing-masing instansi, termasuk dengan penyediaan data jumlah orang asing. Sehingga dengan demikian, data yang ditampilkan tersebut sama,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka, Drs. Fedrik Edmundantes, dalam keterangannya mengatakan, perlu tindaklanjut dari Timpora Kabupaten dan Timpora Kecamatan dalam rangka melakukan pengawasan orang asing di tengah pandemi covid 19 saat ini.

“Kita harus tetap berkomunikasi. Memang dari data yang kita punya, terdapat sejumlah biarawan dan biarawati yang ada di Kecamatan. Khusus untuk biarawan dan biarawati, bisa dilakukan koordinasi intens dengan ordo mereka dimana mereka berada. Karena kedatangan mereka di sini juga punya karya misi yakni membangun aspek pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

Pantauan wartawan, banyak hal yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut, diantaranya adalah memberlakukan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing di tengah pandemi covid 19 saat ini.

Tim Pora Provinsi NTT Lakukan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Ende

Ende – Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Provinsi NTT melaksanakan Operasi Gabungan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Ende dan Sikka, Senin (07/09/2020).

Tim Operasi Gabungan ini diketuai oleh Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Rachmat di dampingi Kabid Inteldak Keimigrasian, Christian Penna selaku Sekretaris dan para anggota dari unsur Kepolisian, TNI, Binda dan Disnakertrans Provinsi NTT.

Saat melepas tim untuk melakukan pengawasan, Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone yang juga sebagai Pengarah Timpora tingkat Provinsi menyampaikan terimakasih kepada tim, khususnya dari pihak eksternal yang sudah terlibat dalam operasi ini.

Marci mengatakan bahwa untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah NTT perlu dibangun sinergitas yang kuat antara aparat penegak hukum dan instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.

Selain itu, Marci juga mengharapkan keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang terkait keberadaan orang asing di wilayahnya.

“Walaupun keanggotaan dari Tim Pengawasan Orang Asing hanya terdiri dari instansi-instansi pemerintah, saya berharap agar di masa yang akan datang Tim Pengawasan Orang Asing dapat juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain khususnya masyarakat yang juga memiliki perhatian besar terhadap pengawasan orang asing guna mendukung kegiatan Tim ini,” tutur Marci.

Di akhir arahan Marci berpesan kepada tim agar melakukan operasi sesuai dengan aturan dan protap untuk menghindari potensi gesekan di lapangan.

Pelaksanaan Operasi Gabungan ini dilakukan di PT. Sokoria Geothermal Indonesia (SGI) yang merupakan perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan berlokasi di Desa Sokaria, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende.

Berdasarkan laporan yang diterima Tim Pora, terdapat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Dari hasil pengawasan tim, ditemukan adanya data 30 warga negara Cina dan 1 warga negara Chille yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, namun kondisi di lapangan terpantau hanya 23 TKA yang berada di lokasi sedangkan 8 TKA lainnya sedang bertugas pada Kantor Pusat di Jakarta.

Setelah dilakukan pengecekan, tim menemukan seluruh TKA tersebut menggunakan izin tinggal terbatas sebagai tenaga ahli, yang mana izin tinggal tersebut sah dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TIM KANWIL KEMENKUMHAM NTT MELAKSANAKAN PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN SATUAN KERJA YANG DIUSULKAN WBK/WBBM DI KANTOR IMIGRASI MAUMERE

Pada Hari ini Senin 27/07/2020, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere kedatangan Tim Pendampingan Satuan Kerja yang diusulkan WBK/WBBM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, yang dipimpin langsung oleh Ibu Mariana R. Manuhutu selaku Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham NTT. Kedatangan rombongan Tim Pendampingan disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Muhammad Wahyuni.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere ini, berlangsung dengan menghadirkan seluruh pejabat dan para operator SPIP dari Imigrasi Maumere dan Rutan Maumere. Kegiatan dibuka oleh Kakanim Maumere Muhammad Wahyuni, dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kabag Program dan Humas Mariana R. Manuhutu, mengenai penyusunan mitigasi resiko dan maturitas SPIP.

Penyusunan mitigasi resiko dan maturitas SPIP, dalam rangka pemenuhan data dukung Tarja dan B09, serta harus memenuhi dokumentasi SPIP serta bisa menyediakan secara mudah dan konsisten kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok dan memastikan adanya pembelajaran yang efektif dari pengalaman dalam menerapkan SPIP, sehingga dapat memperbarui dan memprosesnya lebih baik lagi serta melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP secara berkala.

Pada akhir kegiatan, Mariana berharap Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dan Rutan Kelas IIB Maumere dapat lebih mengerti dan memahami apa itu SPIP, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik khususnya dalam tatakelola administrasi dan pemerintahan di masing-masing satuan kerja.

 

sumber : ntt.kemenkumham.go.id

Sosialisasi Ijin Tinggal WNA Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, menggelar sosialisasi ijin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Sikka, Jumat (24/7/2020).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Pelita Maumere ini, dihadiri oleh sejumlah pihak, terutama biarawan dan biarawati di Keuskupan Maumere.

Sosialisasi itu bertujuan memberikan informasi terbaru terkait dengan keimigrasian, khususnya bagi warga negara asing (WNA) yang ada di Kabupaten Sikka, terkait dengan kemudahan pengurusan ijin yang diberikan oleh negara kepada para WNA.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Muhammad Wahyuni yang berhasil dikonfirmasi usai kegiatan tersebut menjelaskan, dalam masa new normal atau adaptasi kehidupan baru di tengah masa pandemi covid 19 ini, warga negara asing (WNA) diberikan kemudahan.

“Sejak masa pandemi covid 19 ini, terus terang bahwa layanan keimigrasian menjadi terhambat. Namun dengan kondisi tersebut, kita memberikan ijin kepada mereka yang selama ini menggunakan visa untuk ijin tinggal dalam keadaan darurat,” jelasnya.

Dia menambahkan, terkait dengan pemegang Ijin Tinggal Kunjungan, Ijin Tinggal Terbatas, Ijin Tinggal Tetap, Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kedatangan yang masih berlaku sudah bisa diperpanjang dalam jangka waktu 30 hari ke depan.

“Nantinya setelah dilakukan perpanjangan maka ijin tinggal yang bersangkutan akan dikembalikan seperti semula. Oleh sebab itu dalam jangka waktu 30 hari harus sudah diperpanjang,” tegasnya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, menggelar sosialisasi ijin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Sikka, Jumat (24/7/2020).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Pelita Maumere ini, dihadiri oleh sejumlah pihak, terutama biarawan dan biarawati di Keuskupan Maumere.

Sosialisasi itu bertujuan memberikan informasi terbaru terkait dengan keimigrasian, khususnya bagi warga negara asing (WNA) yang ada di Kabupaten Sikka, terkait dengan kemudahan pengurusan ijin yang diberikan oleh negara kepada para WNA.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Muhammad Wahyuni yang berhasil dikonfirmasi usai kegiatan tersebut menjelaskan, dalam masa new normal atau adaptasi kehidupan baru di tengah masa pandemi covid 19 ini, warga negara asing (WNA) diberikan kemudahan.

“Sejak masa pandemi covid 19 ini, terus terang bahwa layanan keimigrasian menjadi terhambat. Namun dengan kondisi tersebut, kita memberikan ijin kepada mereka yang selama ini menggunakan visa untuk ijin tinggal dalam keadaan darurat,” jelasnya.

Dia menambahkan, terkait dengan pemegang Ijin Tinggal Kunjungan, Ijin Tinggal Terbatas, Ijin Tinggal Tetap, Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kedatangan yang masih berlaku sudah bisa diperpanjang dalam jangka waktu 30 hari ke depan.

“Nantinya setelah dilakukan perpanjangan maka ijin tinggal yang bersangkutan akan dikembalikan seperti semula. Oleh sebab itu dalam jangka waktu 30 hari harus sudah diperpanjang,” tegasnya.

Dia menambahkan, saat ini para WNA juga diberikan kemudahan dengan mengurusnya secara online.

“Terus terang, banyak WNA yang ada di sini yang galau dengan kondisi pandemi covid 19 ini dan keberadaan mereka. Untuk itu, kita sangat berharap, dengan sosialisasi ini bisa menjembatani permasalahan yang dihadapi oleh para WNA yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Sikka,” ujarnya lagi.

Dia pun mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, akan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada mereka, termasuk konsultasi bagi yang ingin mengurus perpanjangan visa mereka di Kabupaten Sikka.

Dia menambahkan, saat ini para WNA juga diberikan kemudahan dengan mengurusnya secara online.

“Terus terang, banyak WNA yang ada di sini yang galau dengan kondisi pandemi covid 19 ini dan keberadaan mereka. Untuk itu, kita sangat berharap, dengan sosialisasi ini bisa menjembatani permasalahan yang dihadapi oleh para WNA yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Sikka,” ujarnya lagi.

Dia pun mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, akan tetap memberikan pelayanan yang prima kepada mereka, termasuk konsultasi bagi yang ingin mengurus perpanjangan visa mereka di Kabupaten Sikka.

sumber : maumerenews.com

Kantor Imigrasi Agam, Jemput Bola Layanan Paspor ke Pagaruyuang

Untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam mengelar layanan Paspor Simpatik di Istana Pagaruyuang, Batu Sangkar, Sabtu (11/1).

Layanan Simpatik itu merupakan salah satu bentuk layanan jemput bola yang dilakukan Kantor Imigrasi untuk memudahkan masyarakat mengurus Paspor, masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi Non TPI Agam.

Kepala Kantor Imigrasi Non TPI Agam Dani Cahyadi mengatakan, layanan Simpatik itu, selain memudahkan masyarakat untuk mengurus Paspor juga sebagai bentuk ?edekatan Kantor Imigrasi dengan masyarakat.

“Kita buka layanan Paspor di tempat objek wisata yang  kita beri nama LAPAW (Layanan Paspor di Objek Wisata). Kehadiran kita di objek wisata tersebut nantinya, juga akan mengangkat nama objek wisata milik Pemda,” kata Dani didampingi Kasi Wasdakim Deny Haryadi.

Kantor Imigrasi Cirebon Beri Pelayanan Senja Hari

Untuk meningkatkan pelayanan, dalam waktu dekat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon akan memberikan pelayanan senja hari kepada masyarakat di salah satu mall yang ada di Kota Cirebon.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, M. Tito Andrianto, usai mengikuti kegiatan Fun Bike di halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Jl Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (18/1/2020).

“Di Mall itu nantinya akan ada pelayanan imigrasi hingga pukul 20.00 WIB, dan tahap awal dilakukan dua kali dalam tiap minggunya,” kata Tito.

Selain itu, ujar Tito, dalam rangka HBI ke-70, pihaknya juga melaksanaan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial, kegiatan layanan paspor simpati.

Sehari sebelumnya, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon melakukan bakti sosial ke Panti Tunanetra di Bakti Beringin, melaksanakan bersih-bersih salah satu masjid di daerah Kedawung.

“Kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kami. Selain itu juga untuk terus menjalin sinergitas dengan semua pihak,” ucap Tito.

Sementara itu, Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Dodi Heru Tjondro mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon salah satu contoh roll model di Jawa Barat yang sudah mendapatkan WBK dan WBBM wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih pelayanan.

“Target ke depan pihak Imigrasi akan selalu meningkatkan pelayanan, bukan hanya saat Hari Bhakti Imigrasi saja, namun terus dilakukan setiap harinya,” ujar Dodi.

Untuk diketahui, kegiatan Fun Bike Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-70 dihadiri ratusan peserta, baik dari jajaran Muspida Kota dan Kabupaten Cirebon juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Imigrasi Nunukan Deportasi 42 WNA Pada 2019, Nih Perinciannya

Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) mendeportasi 42 warga negara asing (WNA) pada tahun 2019, baik tanpa memiliki dokumen keimigrasian maupun mantan narapidana.

Data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan melalui Kepala Seksi TIK KIM, Lukie Reza Kusumah, di Nunukan, Jumat, disebutkan WNA yang dideportasi sepanjang 2019 sebagian besar WN Malaysia dan dua orang WN Tiongkok.

Sebanyak 42 WNA yang dideportasi tersebut terdiri dari 26 laki-laki dan 16 perempuan masing-masing pada Februari (2), Maret (2), April (4), Mei (1), Juni (3), Juli (4), Agustus (1), September (8), Oktober (3), Nopember (5), dan Desember (9).

“WNA yang dideportasi selama 2019 ini masing-masing 40 orang WN Malaysia dan 2 warga China,” ujar Lukie seperti dilansir Antara, Jumat (24/1) malam.

Sebagian besar dideportasi karena pelanggaran keimigrasian berada di wilayah NKRI tanpa menggunakan paspor yang resmi.

Sebelum dideportasi ke negara masing-masing, WNA tersebut diamankan di Rumah Detensi Kantor Imigrasi Nunukan dengan jangkau waktu yang tidak tertentu hingga mendapatkan surat perjalanan ke negaranya dari kantor perwakilannya di Indonesia.

Mengenai mantan narapidana yang dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan berasal dari lembaga pemasyarakatan setempat yang telah dinyatakan bebas dari hukumannya.

Informasi yang diperoleh dari Lapas Kelas IIB Nunukan, WNA asal Malaysia yang bebas tersangkut kasus narkoba.